SEJARAH SINGKAT KECAMATAN KASIMBAR

I.     Zaman Kerajaan

                   Dahulu Kasimbar dikenal dengan nama Tanainolo yang artinya tanah terpotong, masyarakat hidup secara berkelompok-kelompok yang dikuasi oleh seorang Kepala Suku Gelar Toi Bagis dalam satu wilayah yang disebut dengan Boya. Daratan Kasimbar dahulu terbagi atas 7 Boya, yaitu ; Boya Mayapo, Boya Vintonung, Boya Liovung, Boya Sambali, Boya Tagali, Boya Apes dan Boya Ranang dan atas kondisi seperti itulah secara pelan-pelan tercipta nilai-nilai adat istiadat Kasimbar yang dikenal dengan sebutan Pitu Pole (artinya 7 bagian) atau sebutan lain yaitu Sanja Pitu.

                   Suasana seperti diatas berjalan hingga akhir abad 16, ditandai dengan datangnya rombongan pelayar Orang-orang Mandar yang dipimpin oleh Puang Tomessu Gelar Arajang Taunai. Tujuan kedatangan orang-orang Mandar semula berdagang dan siar agama Islam, namun perlahan-lahan terjadi perkawinan dengan penduduk setempat hingga berhasil melahirkan keturunan bernama Datu Ranang. Disamping Puang Tomessu dikenal sebagai saudagar santun juga dikenal sebagai sosok pemberani, hal ini dapat buktikan dengan kegigihannya melawan Bajak Laut atau perampok asal Maluku Utara dengan Bayo Kubang dari Mindannao Philipina hingga akhirnya Bajak Laut tersebut mundur, atas kegigihan dan keberanian itulah hingga Puang Tomessu diakui sebagai Pemimpin Daratan Kasimbar.

                   Beberapa Pemimpin besar yang dikenal berkuasa di wilayah Kerajaan Kasimbar yaitu :

1.    Puang Tomessu Gelar Arajang Taunai (1711-1762).

2.    Puataikacci Gelar Puang Logas (1762-1778).    

3.    Magalattu Gelar Pua Datu Mula (1778-1822), memegang kekuasaan sebagai Raja pertama di Moutong yang berkedudukan di Pulau Matoro.

4.    Buralangi Gelar Puang Lei (1895), dibantu oleh seorang Olongian yang bernama Sariani Gelar Olongian Gurang berkedudukan di Kasimbar dan Olongian Daeng Malindu yang berkedudukan di Toribut.

5.    Pawajoi Gelar Matoa, dibantu oleh seorang Olongian bernama To’eng.

6.    Suppu (1899-1901), dibatu oleh seorang Olongian yang bernama Tanggudi, Malafai sebagai Jogugu dan Lahia sebagai Kapitalau.

7.    Lamangkona Gelar Pue Sanjata (1902-1906).

8.    Pue Masaile Gelar Paduka Raja Muda (1907-1913), dibantu oleh seorang pabicara adat bernama Akas Bin Kadang Malingka, Anteng Palimbui sebagai Jogugu dan Bambalang sebagai Olongian.

            Dalam kekuasaan Raja Pue Masaile Yusuf sekitar tahun 1912 kerajaan Kasimbar di aklamasikan ke kerajaan Parigi sebagai wilayah yang berstatus Lanschap atau Distrik dibawah Onder Afdeeling Parigi, tawaran tersebut ditolak oleh orang tua-tua Kasimbar. Akhirnya pada tahun 1913 kedudukan Distrik ditempatkan di Toribut dengan Kepala Distrik pertama adalah Daeng Palewa (1913-1915) dan pada tahun 1915-1918 oleh Pemerintahan Belanda mengangkat Raja Muda Masaile menjadi Kepala Distrik kedua yang berkedudukan di Toribut, maka Kerajaan Kasimbar tinggallah sebuah kenangan. Dan karena tuntutan zaman atas perubahan sistim Pemerintahan di Negara RI, Eks wilayah Kerajaan Kasimbar menjadi sebuah Kampung/Desa dibawah Pemerintahan Kecamatan Ampibabo hingga akhir tahun 2004.

II.    Zaman Pembentukan Kecamatan 

                   Kondisi alam dan geografis Kecamatan Kasimbar yang cukup menjanjikan, tanahnya subur yang cocok untuk pertanian/perkebunan, lautan Teluk Tomini yang menghias panorama Kasimbar yang kaya dengan hasil lautnya serta hutan-hutan terpancang indah di atas pegunungan, Tambang di perut bumi seakan bernyanyi merindukan jemputan tangan-tangan terampil anak-anak Kasimbar. Karena itulah hingga daerah Kasimbar menjadi daerah tujuan dari masyarakat sekitarnya.

                   Sejak tahun 1960-an pemuda-pemuda asal Kasimbar telah terpacu untuk mendapatkan pendidikan di Kota Palu, Parigi dan kota-kota lain di Sulawesi dan Pulau Jawa, hingga akhirnya mereka telah berhasil menjadi PNS, Swasta dan bahkan Pejabat di Instansi Pemerintah Kabupaten Donggala ketika itu dan  Propinsi Sulawesi Tengah.

                   Pada tahun 1985 pemuda dan pelajar yang berasal dari 3 Desa Eks Desa Kasimbar (Kasimbar, Posona, Laemanta) membentuk sebuah organisasi yang bertujuan untuk menghimpun dan mengkoordinir pemuda dan pelajar asal 3 Desa tersebut yang diberi nama Ikatan Pemuda Pelajar Kasimbar, Posona dan Laemanta (IPPKPL), kemudian organisasi tersebut berkembang lebih luas lagi dengan nama Ikatan Keluarga Kasimbar, Posona dan Laemanta (IKKPL) dan organisasi IKKPL inilah yang menjadi embrio mengilhami ide untuk membentuk Kecamatan Kasimbar. Ide cemerlang tersebut ditindak lanjuti dengan musyawarah bersama antara Pemerintah di 3 Desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda bertempat di balai pertemuan Bantayan Desa Kasimbar dengan menghasilkan 2 butir kesepakatan yaitu :

1.  Menyetujui agar wilayah IKKPL dapat dijadikan satu wilayah kecamatan yang baru dari pemekaran Kecamatan Ampibabo.

2.  Membentuk tim pekerja persiapan pemekaran Kecamatan Kasimbar yang terdiri dari 2 tim, masing-masing :

a.      Tim satu, membidangi urusan dalam yang terdiri dari 3 orang Kepala Desa, pengurus LMD, LKMD 3 Desa dan para Kepala-Kepala Dusun di 3 Desa.

b.    Tim dua, membidangi urusan luar terdiri dari para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang berasal dari 3 Desa termasuk yang berada di Kota Palu saat itu. 

Pada tanggal 16 Januari 2001 dilaksanakan kembali musyawarah bertempat di Kantor SKB Kabupaten Donggala di Palu. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya dengan maksud untuk sosialisasi tujuan pembentukan Kecamatan Kasimbar yang menghasikan keputusan membentuk Tim Formatur untuk menyusun komposisi Badan Pekerja Persiapan Pembentukan Kecamatan Kasimbar (BP3K) yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 19 orang anggota.

Tim atau badan yang dibentuk tersebut bertugas antara lain melakukan audiens/koordinasi dan konsultasi dengan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah, DPRD Propinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, DPRD Kabupaten Donggala dan para tokoh masyarakat/pemuda asal pantai timur yang berada di kota Palu.

Dari hasil audiens dengan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah disepakati rencana pertemuan terbuka masyarakat Kecamatan Kasimbar dengan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah di Kasimbar pada tanggal 18 Pebruari 2001. Pada pertemuan tersebut Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah menyatakan prinsip mendukung pembentukan Kecamatan Kasimbar sebagai pemekaran dari Kecamatan Ampibabo dan memberikan  petunjuk tentang syarat pembentukan sebuah Kecamatan minimal memiliki 4 (empat) desa. Atas petunjuk itulah muncul inspirasi untuk melakukan pemekaran desa yang mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk pemekaran Desa Kasimbar yaitu Kasimbar Selatan dan Kasimbar Barat dalam status Desa Persiapan sesuai Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong                                                 Nomor : 188.45/23.50/Bag.TAPEM dan Nomor : 188.45/233.51/Bag.TAPEM tanggal 17 Oktober 2003. Melihat kerja tim BP3K meredup, maka dibentuklah Tim Sukses Pembentukan Kecamatan Kasimbar yang beranggotakan sembilan orang. Tim Sembilan inilah yang mengurus proposal pembentukan Kecamatan Kasimbar dan sekaligus mengantar, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Parigi Moutong. Koordinasi dan konsultasi Tim Sembilan membuahkan hasil dengan kunjungan PANSUS III DPRD bersama Pemerintah Daerah Parigi Moutong pada tanggal 3 Juni 2004, dari hasil kunjungan PANSUS ternyata menuai kendala karena untuk menjadi satu Kecamatan minimal harus 4 Desa Devinitif.

Untuk merealisasikan impian masyarakat Kecamatan Kasimbar, maka negosiasi dan konsolidasi dikhususkan dilakukan ke Pemerintah Desa Donggulu, hingga pada tanggal 5 Juni 2004 Kepala Desa Donggulu melakukan rapat dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan se Desa Donggulu yang disaksikan oleh Pemerintah Daerah Parigi Moutong dan disepakati wilayah Desa Donggulu masuk kedalam wilayah Kecamatan Kasimbar.

Akhirnya perjuangan pembentukan Kecamatan yang cukup panjang dan melelahkan telah menjadi kenyataan setelah DPRD Parigi Moutong mengesahkan PERDA pembentukan Kecamatan Kasimbar Nomor 14 Tahun 2004 tanggal 7 Agustus 2004 dan diresmikan Pemerintahannya pada tanggal 28 Agustus 2004 pukul 10.45 wita di Balai Pertemuan Bantayan Kasimbar.